Foto : Bang Gaous Ketua Janur Banten |
SilogisNews.com,Tangerang,- Kebijakan Al Muktabar selaku Penjabat (PJ) Gubernur yang berencana menggelar open bidding untuk 14 jabatan strategis di Pemerintahan Daerah Banten menuai kontroversi.
Bang Gaous, ketua Jaringan Andra Soni Untuk Rakyat (JANUR) Banten menilai, meskipun open bidding dianggap sebagai langkah transparan untuk mencari figur terbaik berdasarkan kompetensi, namun di sisi lain kebijakan ini tidak etis, terutama jika dilihat dari konteks status seorang Pj yang tidak dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki wewenang terbatas.
"Kenapa tidak etis?, persoalan ada pada legitimasi. Sebagai seorang pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, PJ seharusnya fokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga stabilitas pemerintahan dan mempersiapkan daerah untuk pemilihan definitif, bukan melakukan perubahan besar-besaran pada struktur birokrasi," kata Bang Gaousul kepada Silogosnews.com, pada Sabtu (7/12).
Dia menambahkan, terlebih open bidding di tengah masa transisi pemerintahan seringkali dapat dipandang tidak netral.
"Ada kekhawatiran bahwa hasil dari proses ini lebih mengakomodasi kepentingan politik pihak tertentu ketimbang benar-benar mencari figur profesional. Lebih baik Al maksimalkan sisa jabatannya untuk penanganan banjir di Pandegelang dan lebak saja," tandas Bang Gaous menegaskan.(Red)
0 Komentar