 |
| Foto : para pekerja saat kegiatan pemasangan batu (Doc.silogisnews.com) |
Pasalnya Proyek tersebut tidak dilengkapi dengan Papan Informasi Publik (PIP), yang menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat, Rabu 4 Desember 2024.
Dalam pengamatannya Bahar selaku Aktivis Pantura mengungkapkan bahwa ketiadaan Papan Informasi Publik merupakan pelanggaran terhadap Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (PIP) No 14 Tahun 2008 serta Perpres No 54 Tahun 2010 dan No 70 tahun 2012. Kedua regulasi ini mengharuskan proyek yang dibiayai negara untuk memasang nama papan proyek yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaan.
"Proyek yang dikerjakan tanpa papan informasi publik itu indikasinya trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran dari mana," ujar Bahar.
Lebih lanjut ia juga menyoroti kualitas pengerjaan proyek yang diduga dilakukan secara asal asalan. Pemasangan batu pada saluran drainase tidak digali dengan benar diduga hanya ditancap didalam lumpur dan ada beberapa bagian batu hanya ditempatkan diatas galengan sawah, sehingga diduga asal jadi demi meraup keuntungan yang lebih banyak serta mengabaikan standart yang diterapkan.
Selain itu para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
"Mereka (para pekerja) tidak menggunakan helm, dan sepatu bot saat bekerja, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang undang No 1 tahun 1970 tentang K3 ," Tegasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai hal tidak terpasangnya papan proyek sang pekerja dilokasi mengatakan, "Tidak ada, memang belum terpasang papan proyeknya," ucapnya sambil melanjutkan kerjanya.
Sampai berita ini diterbitkan belum ada pihak pihak terkait yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut.(Red)
0 Komentar