Soroti Rangkap Jabatan Kepala Disdikbud Banten, Santos Law Firm Desak Gubernur Lakukan Evaluasi

SILOGISNEWS.COM | BANTEN – Santos Law Firm (SLF) mendesak Gubernur Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, Dr. H. Jamaluddin, M.Pd., menyusul sorotan atas rangkap jabatan yang dijalaninya.

Sorotan tersebut berkaitan dengan posisi Jamaluddin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Disdikbud Provinsi Banten sekaligus Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten periode 2024–2029.

Desakan itu disampaikan SLF melalui Dokumen Pendapat Hukum Eksternal (External Legal Opinion) dan Nota Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

Dokumen tersebut dilayangkan melalui Surat Nomor 101/SLF/LO-Eks/XI/2026.

Direktur Santos Law Firm, Susanto, SH, mengatakan persoalan rangkap jabatan tersebut perlu dilihat secara substantif, bukan hanya dari aspek formal mengenai boleh atau tidaknya seseorang menduduki dua posisi sekaligus.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengevaluasi apakah rangkap jabatan tersebut berpengaruh terhadap fokus kerja, efektivitas pelaksanaan tugas, independensi, dan profesionalitas pejabat yang bersangkutan.

“Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jabatan publik yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh. Di sisi lain, memimpin organisasi sebesar PGRI Provinsi Banten juga memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, Gubernur harus melakukan evaluasi secara objektif,” tegas Susanto.

Selain evaluasi kinerja, SLF juga meminta Pemerintah Provinsi Banten mencermati potensi benturan kepentingan (conflict of interest) yang mungkin muncul dari kedua posisi tersebut.

SLF menilai terdapat perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara jabatan kepala dinas sebagai pejabat pemerintahan dengan posisi ketua organisasi profesi yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi serta kepentingan anggotanya.

“Jangan sampai seseorang berada dalam posisi memperjuangkan kepentingan organisasi, tetapi pada saat yang sama memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Potensi seperti ini harus dievaluasi secara objektif,” ujar Susanto.

SLF berpandangan bahwa Gubernur Banten sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara profesional, objektif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Atas dasar itu, SLF meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas Kepala Disdikbud Provinsi Banten, termasuk menilai apakah rangkap jabatan tersebut berdampak terhadap kinerja kedinasan dan kualitas pelayanan di sektor pendidikan.

“Yang sedang diuji bukan persoalan pribadi, melainkan standar profesionalitas birokrasi. Jabatan publik adalah amanah yang menuntut fokus, independensi, dan tanggung jawab penuh. Gubernur Banten harus memastikan tidak ada kondisi yang berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pejabat publik,” pungkasnya.

Santos Law Firm menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel di Provinsi Banten.

Hingga bahan pemberitaan ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Gubernur Banten maupun Kepala Disdikbud Provinsi Banten terkait desakan evaluasi yang disampaikan Santos Law Firm.