LBH GEMMA Tolak Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Soroti Risiko Keselamatan Satwa
- account_circle Redaksi
- calendar_month 19 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Keterangan Gambar: Direktur Utama LBH GEMMA Abdul Ghofur menyampaikan pandangan hukum terkait wacana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SILOGISNEWS.COM | BANTEN – Lembaga Bantuan Hukum Generasi Muda Mathla’al Anwar (LBH GEMMA) menyatakan menolak wacana relokasi atau translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Provinsi Banten, ke kawasan lain di luar wilayah tersebut.
Penolakan itu disampaikan melalui pendapat hukum yang disusun Direktur Utama LBH GEMMA, Abdul Ghofur, S.H. Menurutnya, rencana pemindahan satwa langka tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan badak yang populasinya sangat terbatas.
Dalam pendapat hukumnya, LBH GEMMA menyoroti sejumlah alasan yang menjadi dasar wacana relokasi, di antaranya mitigasi ancaman bencana alam, pengurangan kepadatan populasi di kawasan semenanjung Ujung Kulon, serta upaya meningkatkan keragaman genetik Badak Jawa.
Namun, LBH GEMMA menilai manfaat yang diharapkan dari relokasi masih memerlukan pembuktian dan kajian mendalam. Sebaliknya, proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan jarak jauh, hingga pelepasan satwa di habitat baru dinilai memiliki risiko langsung terhadap keselamatan hewan tersebut.
Abdul Ghofur juga menyoroti insiden kematian badak jantan bernama Mustofa setelah proses translokasi pada November 2025. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mengambil kebijakan pemindahan satwa berikutnya.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan satwa. Jangan sampai upaya penyelamatan justru menimbulkan risiko yang lebih besar bagi keberlangsungan hidup Badak Jawa,” demikian pandangan LBH GEMMA dalam pendapat hukum tersebut.
Soroti Asas Kehati-hatian dan Kaidah Hukum Islam
Dalam analisis hukumnya, LBH GEMMA merujuk Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Selain itu, LBH GEMMA menggunakan asas kehati-hatian (precautionary principle) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu dasar pertimbangan.
Abdul Ghofur juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kaidah ushul fikih, yakni Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, yang bermakna menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
Menurut LBH GEMMA, prinsip tersebut relevan untuk menilai kebijakan yang memiliki potensi manfaat jangka panjang, tetapi sekaligus mengandung risiko terhadap keselamatan satwa yang harus dilindungi.
Dorong Penguatan Habitat Asli Ujung Kulon
LBH GEMMA menegaskan bahwa penolakan terhadap relokasi bukan berarti mengabaikan ancaman kepunahan Badak Jawa. Sebaliknya, pemerintah didorong untuk memprioritaskan langkah konservasi yang dinilai lebih minim risiko dengan memperkuat perlindungan habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon.
Beberapa alternatif yang disampaikan antara lain pemberantasan tanaman invasif langkap (Arenga obtusifolia) untuk memulihkan sumber pakan, perluasan koridor jelajah satwa pada zona aman di dalam kawasan TNUK, serta penguatan sistem mitigasi bencana di habitat aslinya.
Menurut LBH GEMMA, upaya tersebut perlu menjadi prioritas agar perlindungan Badak Jawa dapat dilakukan tanpa harus memisahkan satwa dari ekosistem yang selama ini menjadi habitat alaminya.
Desak Pemerintah Evaluasi Rencana Relokasi
Atas dasar pertimbangan tersebut, LBH GEMMA merekomendasikan kepada pemerintah dan seluruh instansi terkait untuk membatalkan wacana relokasi Badak Jawa ke luar Provinsi Banten.
LBH GEMMA juga meminta dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dan transparan terhadap insiden kematian badak pascatranslokasi sebelumnya.
Selain itu, pemerintah didorong mengalihkan prioritas anggaran dan program kerja pada restorasi ekosistem serta penguatan mitigasi bencana secara in-situ atau di habitat asli Taman Nasional Ujung Kulon.
Abdul Ghofur menilai perlindungan Badak Jawa tidak cukup hanya berorientasi pada pemindahan satwa, tetapi harus memastikan keberlanjutan habitat, keamanan populasi, serta keseimbangan ekosistem.
Bagi LBH GEMMA, menjaga Badak Jawa merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keanekaragaman hayati dan warisan alam Indonesia, khususnya yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten.
Oleh: Abdul Ghofur, S.H. Direktur LBH GEMMA
- Penulis: Redaksi


Saat ini belum ada komentar