Legalitas Masjid Al-Fath Terkendala Fasos Fasum, Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Ketidakhadiran Pengembang

SILOGISNEWS.COM | KOTA TANGERANG – Persoalan legalitas Masjid Al-Fath di Perumahan Aeroland Residence, RT 01/RW 07, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Tangerang.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kota Tangerang di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan audiensi dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Fath melalui surat Nomor 08/dkma/A-1/VIII/2026 tertanggal 26 Agustus 2026.

Dalam RDP tersebut, Komisi I membahas kejelasan status dan legalitas masjid yang hingga kini masih terkendala persoalan penyerahan aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) perumahan.

Namun, pihak pengembang, PT Profita Puri Lestari Indah, tidak hadir dalam pertemuan meskipun telah diundang. Ketidakhadiran tersebut disayangkan oleh Komisi I karena pengembang dinilai perlu memberikan penjelasan langsung mengenai status dan proses penyerahan kewajiban fasos fasum kepada Pemerintah Kota Tangerang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junaidi, mengatakan pihaknya membutuhkan keterangan dari pengembang agar persoalan yang dihadapi pengurus masjid dan warga dapat segera menemukan titik terang.

“Kita barusan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pengurus Masjid Al-Fath yang berada di Perumahan Aeroland Residence, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda. Sangat kita sayangkan pengembangnya tidak hadir. Padahal kita butuh penjelasan langsung terkait penyerahan fasos fasum yang masih ada di tangan pengembang,” ujar Junaidi.

Menurutnya, belum tuntasnya proses penyerahan fasos fasum kepada Pemerintah Kota Tangerang menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut dalam proses pengurusan legalitas Masjid Al-Fath.

Junaidi menyebut pihaknya akan kembali mengundang pengembang untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban penyerahan fasos fasum.

“Masjid ini tidak bisa dilegalitaskan dan terdaftar di Pemkot Tangerang karena fasos fasumnya belum diserahkan. Oleh karena itu, kita akan segera mengundang kembali pihak pengembang dan mendesak mereka untuk segera menyerahkan kewajiban fasos fasum sebesar 40 persen dari total pembangunan kepada Pemerintah Kota Tangerang,” tegasnya.

Selain meminta kehadiran pengembang, Junaidi juga mendorong Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian proses penyerahan aset tersebut.

Ia berharap instansi terkait dapat memberikan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga persoalan legalitas rumah ibadah tidak terus berlarut-larut.

Junaidi juga meminta pengurus DKM Masjid Al-Fath dan masyarakat sekitar tetap tenang serta memberikan kesempatan kepada DPRD bersama pemerintah daerah untuk mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut.

“Kepada pengurus DKM kami minta untuk bersabar. Pemerintah Kota Tangerang bersama DPRD pasti akan memberikan yang terbaik bagi warga, khususnya dalam memastikan proses penyerahan fasos fasum ini berjalan lancar hingga tuntas,” pungkasnya.

RDP tersebut turut mengundang sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Pertanahan/ATR-BPN Kota Tangerang, DPMPTSP, BPKD Bidang Aset, Dinas PUPR Bidang Tata Ruang, Dinas Perkimtan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), Camat Benda, Lurah Jurumudi, serta pengurus DKM Masjid Al-Fath.

Komisi I DPRD Kota Tangerang berharap pemanggilan kembali PT Profita Puri Lestari Indah dapat memberikan kejelasan mengenai status dan kewajiban penyerahan fasos fasum. Dengan demikian, penyelesaian persoalan legalitas Masjid Al-Fath dapat segera menemukan kepastian dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.